Adsense

Breaking News
recent

POLRI, KPK dan "Entah Siapa"

Img Source: nahimunkar.com/wp-content/uploads/2012/10/save-indonesia.jpg
 
Belakangan ini kita diramaikan dengan berita-berita tentang kasus yang bersangkutan dengan 2 Institusi yakni POLRI dan KPK. Kasus yang entah ada atau tidak ada hubungannya antara kedua institusi ini sudah semakin memanas, opini dari berbagai elemen bermunculan mulai dari adanya keterkaitan dengan pemberian status tersangka kepada Calon Kapolri Budi Gunawan, keterkaitan dengan salah satu partai politik, pelemahan KPK dan adu domba KPK dengan POLRI oleh “pihak ketiga”. Menurut saya sendiri, ini tidak “murni” berasal dari gesekan antara POLRI dan KPK, namun justru di sini ada upaya pelemahan dan adu domba antara KPK dan POLRI yang dilakukan pihak ketiga dan bisa saja berasal dari pemberian status tersangka kepada Budi Gunawan, namun sekali lagi menurut saya ini bukan “murni” konflik KPK dan POLRI.

Oke, kita flashback lagi ke situasi yang banyak diduga menjadi awal mula berkembangnya kasus ini. Pada Selasa 13 Januari lalu, KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan yang merupakan calon tunggal Kapolri sebagai tersangka. Hal ini justru mengejutkan banyak pihak, bagaimana tidak karena pada keesokan harinya Komjen BG akan melaksanakan Fit and Propper Test di DPR sebagai salah satu proses untuk menjabat sebagai Kapolri. Namun KPK menyatakan ini hanya sebuah kebetulan saja dan kasus ini pun sudah diselidiki sejak setahun yang lalu. Kasus ini cukup lama diperbincangkan, banyak yang menjatuhkan kritikan dan menyatakan kekecewaan kepada presiden Joko Widodo karena memilih Komjen BG sebagai calon tunggal Kapolri tanpa melibatkan KPK dan PPATK, kemudian karena Komjen BG sudah diberi rapor merah oleh KPK pada saat pembentukan cabinet dan juga sudah ada isu rekening gendut yang dituduhkan kepada Komjen BG. Akhirnya presiden memberhentikan Jenderal Sutarman dan melakukan penundaan terhadap pengangkatan Komjen BG sebagai calon Kapolri serta menetapkan Komjen Badrodin Haiti sebagi PLT Kapolri.
Kasus kemudian berlanjut pada Rabu 14 Januari 2015, Ketua KPK Abraham Samad diserang dengan beredarnya foto mesra antara dirinya dengan Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira. Entah siapa yang menyebarkan foto tersebut, namun beberapa saat kemudian Abraham menyanggah foto tersebut dan pihak KPK pun memastikan bahwa foto tersebut merupakan rekayasa. Tidak hanya dari pihak Abraham dan KPK, Elvira sendiri juga menyanggah mengenai foto tersebut.
Berlanjut ke tanggal 19 Januari, Pihak POLRI mengajukan gugatan praperadilan penetapan tersangka Budi Gunawan ke PN Jakarta Selatan. Gugatan ini diajukan oleh Divisi Pembinaan Hukum POLRI yang sengaja dibentuk untuk membela Bud Gunawan.
2 hari kemudian tepatnya hari Rabu 21 Januari, kuasa hukum Budi Gunawan melaporkan pimpinan KPK ke Kejaksaan Agung. Hal ini diajukan karena mereka menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada Budi tidak sah karena surat hanya ditandatangani oleh 4 pimpinan KPK.
Keesokan harinya kuasa hukum Budi Gunawan kembali melaporka pimpinan KPK, kali ini pimpinan KPK dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Pimpinan KPK dituding membocorkan hasil penelusuran PPATK atas rekening Budi Gunawan dan keluarganya yang dianggap hasil tersebut merupakan rahasia negara.
Tidak hanya pelaporan itu saja, serangan yang ditujukan kepada pihak KPK, pada hari yang sama PLT Sekjen PDI-P Hasto Kristyanto mengadakan jumpa pers. Pada jumpa pers tersebut Hasto menyatakan bahwa ada dendam dari Ketua KPK Abraham Samad kepada Komjen Budi Gunawan. Ia mengatakan bahwa Abraham menuduh Budi yang menggagalkan peluang dirinya untuk menjadi Cawapres Jokowi pada saat Pilpres lalu. Hasto juga mengatakan bahwa Abraham sering bertemu dengannya pada saat pencalonan Jokowi sebagi Capres dan melakukan komunikasi agar dirinya bisa mendampingi Jokowi. Bahka ia menceritakan dan memperagakan kronologis pertemuan antara PDI-P dengan Abraham, di situ Hasto memberi gambaran Abraham Samad ketika datang ke pertemuan tersebut memakai masker berwarna hijau muda dan mengenakan topi hitam. Namun pihak PDI-P pun kaget atas apa yang dilakukan oleh Hasto karena PDI-P mengaku tidak tahu akan dilaksanakannya jumpa per situ.
Kemudian yang paling menghebohkan adalah pada hari Jumat 23 Januari, Wakil ketua KPK Bambang Widjoyanto ditangkap penyidik Bareskrim Mabes Polri. Penangkapan itu dilakukan karena adanya laporan yang masuk kepada Polisi terkait dengan pemberian perintah untuk memberikan kesaksian palsu pada sengketa Pemilu Kotawaringin Barat di Mahkamah Konsitusi tahun 2010 lalu. Pelapor yang merupakan calon bupati pada saat pemilu Kotawaringin tersebut merupakan politisi dari PDI-P. Kasus ini membuat situasi semakin memanas, masyarakat dari berbagai elemen berkumpul di gedung KPK pada pukul 13:00. Tujuan mereka adalah memberi dukungan kepada KPK karena mereka menilai adanya upaya pelemahan KPK oleh pihak-pihak tertentu dan meminta Polisi untuk tidak menaha Bambang. Masalah juga muncul dari proses penangkapan Bambang yang dinilai janggal dan terlalu berlebihan, public menilai penangkapan Bambang seperti penangkapan teroris. Namun Polri menyatakan bahwa penangkapan ini hanya untuk proses pemeriksaan saja dan proses penangkapan Bambang pun sudah sesuai dengan prosedur dan itu wajar. Akhirnya setelah 18 jam diperiksa Bambang Widjoyanto pun keluar dari Bareskrim POLRI kemudian menuju Gedung KPK sebelum akhirnya pulang ke rumahnya.
Kasus berlanjut yaitu dengan dilaporkannya Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja pada Sabtu (24 Jan 2015) siang. Adnan dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan kasus perampasan saham di PT Desy Timber yang merupakan perusahaan HPH di Berau, Kalimantan Timur. Kasus ini dilaporkan oleh Kuasa saham dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Kasus ini terjadi pada tahun 2006 silam pada saat Adnan menjadi kuasa hukum perusahaan. Pelapor menyatakan bahwa pada saat itu Adnan melakukan rekayasa RUPS dan membuat akta notaris palsu yang merampas saham milik warga dan pesantren.
 
Tidak berhenti sampai di situ, kini Wakil Ketua KPK Zulkarnain juga dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Fathur Rasyid (Fathorrasjid) yang merupakan Presidium Jatim Am dari Aliansi Masyarakat Jatim. Fathur melaporkan Zulkarnain terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur pada 2008. Zulkarnain diduga menerima uang suap sekitar Rp 5 miliar untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut.
 
Ya itulah serangkaian peristiwa dan kasus yang sampai saat ini terus bergulir dan terus memanas. Kita tidak tahu pasti apa sebenarnya maksud dari serangkaian kasus-kasus tersebut, apakah hanya kebetulan semata ataukah merupakan rekayasa untuk mengadu domba KPK dan POLRI atau upaya pelemahan KPK. Anda mungkin bisa menarik opini sendiri dengan didasarkan pada analisis peristiwa dan kasus-kasus yang terus bergulir sejak awal hingga saat ini. Semoga saja kasus ini segera terselesaikan tanpa harus adanya kerugian dari kedua pihak yaitu KPK dan POLRI.

No comments:

Powered by Blogger.